KUPANG-DETIK45  || Refleksi dan evaluasi. Potret langkah awal perjuangan Melki Jhoni dengan komitmen dan perjuangan akan masa depan yang lebih baik.

Potret perjalanan membangun NTT sebagai kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur tercatat dalam buku yang diberi nama, Asa dan Rasa, Refleksi Setahun Ayo Bangun NTT. 

Bedah Buku ditandai dengan kegiatan Launcing pada Kamis, 9/4/2026, di Aula Eltari kantor Gubernur. 

Dalam kajiannya menggambarkan Suatu bentuk demokrasi politik/pemerintahan juga intelektual Gubernur Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Jhoni Asadoma.

Wujud riil dari partisipasi dan akuntabilitas pemerintahan sekaligus menegaskan budaya tulis dan baca. 

Ada beberapa capa yang ditampilkan dalam buku ini adalah Pilar Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan. 

Pada pilar pemerataan infrastruktur berkelanju Pemerintah NTT menempatkan pembangunan infrastruktur da sebagai prasyarat utama peningkatan kesejahteraan masyaraka Infrastruktur dipandang bukan semata sebagai pembangunan fisik melainkan sebagai instrumen untuk meningkatkan derajat kesetz an, martabat hidup, dan produktivitas ekonomi keluarga.

Dalam kerangka pembangunan tahun 2025, pilar ini menjadi salah sa penopang utama pelaksanaan Dasa Cita Pemerintah Provinsi NTT

Fokus awal kebijakan diarahkan pada penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui kolaborasi antara pemerintah provins pemerintah kabupaten/kota, dan desa.

Seluruhnya dilaksanakan melalui empat skema bantuan perbaikan RTLH yang bersifat fleksibe dengan besaran bantuan antara 5 juta hingga 20 juta rupiah per unit.

Program ini telah menjangkau puluhan ribu unit rumah ba masyarakat pada Desil 1 sampai dengan Desil 5. Ini semua dijalanka ebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian dan ehatan lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah.

Tantangan utama pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT masih terletak pada kondisi jalan daerah. Data tahun 2025 menunjukkan adanya kesenjangan tingkat kemantapan jalan karena jalan nasional mencapai 98,4 persen, jalan provinsi berada pada angka 67,99 persen, dan jalan kabupaten/kota baru mencapai 45,1 persen.

Tingkat kerusakan yang relatif tinggi di wilayah tertentu seperti Kabupaten Kupang dan Belu menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah. Sebagai langkah kebijakan yang terukur, Pemerintah NTT telah menyusun usulan pembangunan dan peningkatan jalan provinsi melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026.

Usulan tersebut mencakup lebih dari 1.000 kilometer ruas jalan strategis, termasuk lintas selatan perbatasan Timor Leste dan ruas-ruas penghubung utama di wilayah Flores, Sumba, dan Alor.

Seluruh perencanaan disusun secara teknokratis berdasarkan data kondisi lapangan dengan tujuan utama menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi hasil produksi daerah, serta mendukung pengembangan ekonomi perdesaan dan pariwisata.

Selain konektivitas jalan, peningkatan kualitas hidup masyarakat juga ditentukan oleh akses terhadap listrik, air bersih, dan sanitasi. Sepanjang tahun 2025, Pemerintah NTT terus memperkuat keandalan pasokan listrik melalui program pemasangan meteran listrik yang telah menjangkau 450 rumah tangga di enam kabupaten yakni Sabu Raijua, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Ende, dan Alor.

Program ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan intervensi perumahan dan sanitasi guna memastikan standar hidup yang layak bagi setiap keluarga.

Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur diposisikan sebagai fondasi bagi seluruh agenda pembangunan sektor lainnya. Ketersediaan jalan yang mantap mendukung distribusi hasil pertanian dan perikanan.

Sementara itu, akses listrik dan air bersih menjadi prasyarat bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan pendekatan pemerataan dan keberlanjutan, Pemerintah NTT berkomitmen memastikan bahwa manfaat pembangunan infrastruktur dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Flobamorata.

Selain itu pula ada capaian pada Pilar Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia. 

Pada pilar reformasi birokrasi dan hak asasi manusia, Pemerintah NTT menempatkan peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) sebagai prasyarat utama terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Salah satu instrumen pengukuran yang digunakan adalah Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang mencerminkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin aparatur. Capaian IP ASN Provinsi NTT menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

Pada tahun 2023, nilai IP ASN berada pada angka 79,63 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 86,38.

Kenaikan ini menandai pergeseran predikat dari kategori sedang menjadi tinggi, sekaligus mencerminkan konsistensi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur secara berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, nilai Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah NTT pada tahun 2024 tercatat sebesar 75,63. Angka ini meningkat dari 66,18 pada tahun sebelumnya.

Peningkatan didorong oleh terpenuhinya seluruh indikator Reformasi Birokrasi umum yang menjadi kewenangan kementerian pengampu dan penguatan implementasi Reformasi Birokrasi tematik. 

Profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) menjadi prasyarat utama terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Salah satu instrumen pengukuran yang digunakan adalah Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang mencerminkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin aparatur.

Pemerintah NTT melalui perangkat daerah pengampu RB umum dan RB tematik terus memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh lingkungan pemerintahan daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang makin SMART, terukur. ( fm).